ACEH – Keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan empat pulau—pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang—masuk wilayah Sumatera Utara telah menimbulkan kegelisahan mendalam di tengah masyarakat Aceh. Alih-alih menyelesaikan dengan pendekatan yang arif dan berkeadilan, pernyataan Mendagri yang terkesan normatif dan administratif justru menambah ketegangan di akar rumput.
Dalam konteks ketahanan nasional, langkah ini sangat disayangkan. Ketahanan nasional bukan hanya soal kekuatan militer atau kontrol administratif, melainkan juga stabilitas sosial, kepercayaan publik, dan rasa keadilan di tengah masyarakat.
Keputusan sepihak yang mengabaikan sejarah, dokumen, serta klaim sah yang dimiliki Aceh sejak lama, berpotensi memicu ketidakpuasan, perpecahan, bahkan konflik antar daerah. Jika ini dibiarkan berlarut, keutuhan bangsa bisa terganggu.
Mendagri semestinya tidak sekadar mengedepankan peta dan birokrasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiokultural, historis, dan psikologis masyarakat lokal. Empat pulau itu bukan sekadar titik di peta—ia adalah bagian dari identitas dan harga diri masyarakat Aceh, kata Yusri Kasim Kandidat Doktor Bidang Ketahanan Nasional dan Kemiskinan saat dihubungi via WhatsApp, Jumat (13/6/2025).
Pernyataan yang seolah meremehkan dampak sosial dari kebijakan ini justru membuka ruang bagi munculnya ketegangan yang lebih luas. Ketahanan nasional yang sejati dibangun di atas rasa percaya, keadilan, dan inklusi. Karena itu, Mendagri harus segera mengkaji ulang keputusannya, melibatkan para pemangku kepentingan Aceh, dan menghindari pendekatan yang kaku dan teknokratis. Ketegasan perlu, tapi keadilan jauh lebih utama.
